Rangkuman Menguak Tabir Hukum Forex

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek 8220seharusnya8221 atau das sollen. Dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah Erzeuger dan aksi manusia yang deliberatif. U ndang-Undang Yang Berisi aturan-aturan Yang bersifat Umum Menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan Sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat von dalam von membebani atau von melakukan von tindakan von terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 1 Menurut Gustav Radbruch, Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai Berikut: 2 Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asa ini meninjau dari sudut yuridis. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau Dari Sudut filosofis, dimana k eadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau Dienstprogramm. T ujuan hukum Yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme Lebih menekankan Pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa 8220 summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux8221 yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali Keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun Keadilan bukan merupakan tujuan hukum Satu-satunya Akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah Keadilan 3 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat Umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang Boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa Datenschutz und Sicherheit hukum bagi individu Dari kesewenangan pemerintah Karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individuelles dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan von Negara terhadap individu. 4 A jaran kepastian hukum ini berasal Dari AJARAN Yuridis-Dogmatik Yang didasarkan Pada Aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung Melihat hukum sebagai sesuatu Yang Otonom, yang Mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak Lain hanya Kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum esu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya muat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum muktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 5 1 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 2 Dwika, 8220Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum 8221, hukum. kompasiana. (02042011), diakses pada 24 Juli 2014. 3 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami als Memahami Hukum. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59. 4 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23. 5 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002 hlm.82-83.Sebagai praktisi Yang Lebih banyak berkecimpung di masyarakat, Saya berusaha mengumpulkan beberapa tulisan, dan pendapat, serta pengalaman Pribadi Lapangan, tentang gute Regierungsführung sebagai berikut: Konsekuensi diterapkannya otonomi Daerah dan azas Desentralisasi seperti yang diamanatkan UU Nr. 22 Tahun 1999 dan diperbaharui oleh UU Nr. 32 Tahun 2004, lahirlah Gemeindeverwaltung (pemerintah lokal) yang diberi kewenangan untuk mengurusi kepentingan daerahnya. Urusan mengenai rumah tangganya sendiri sering tödlich, sedangkan, pemerintahannya,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pengelolaan segala urusannya esu seluruhnya ditangani atas dasar kebijayan dırıdīdīdīdīdīdīdīdı sınghuangādīdīdīdīdīdı................................................. Sedangkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah lokal daerah adalah hubungan pengawasan saja. Dari aspek tanggung jawab negara, pemerintah lokal daerah merupakan Orgel pemerintahan negara yang statusnya berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repuplik Indonesien (NKRI). Lokale Regierung (pemerintah daerahlokal) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip gute Regierungsgewalt (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). Gute Regierungsführung merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (öffentliche Güter dan Dienstleistungen.). Prinsip-prinsip gute Regierungsgewalt antara lain adalah prinsip efektifitas (Wirksamkeit), keadilan, (Eigenkapital). Partisipasi (Teilnahme), Akuntabilitas (Rechenschaftspflicht) dan tranparansi (Transparenz). Pada sisi gelegen, pemerintah Daerah atau lokal sebagai Lembaga negara Yang mengemban misi pemenuhan kepentingan Publik dituntut pula pertanggungjawaban terhadap Publik Yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal Harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan pekerjaannya kepada Publik Yang acapkali disebut menjalankan prinsip akuntabilitas (Accountability). Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip gute Regierungsführung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip gute Regierungsführung, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep gute Regierungsführung harus ada duuchtan komitmen dari semua pihak yaitu negara (staat) pemerintah (Regierung), swasta (privat) dan masyarakat (Gesellschaft). Gute Regierungsführung (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gute Regierungsführung telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. UNDP mendefinisikan Regierung sebagai Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga Dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dari definisi tersebut Governance meliputi 3 (tiga) Domäne yaitu negara (Pemerintah), dunia usaha (Hakenkreuz) dan masyarakat yang saling berinteraksi. Arti gut dalam gute Regierungsführung mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Selanjutnya UNDP menetapkan karakteristik prinsip gute Regierungsführung sebagai berikut. 8211 Teilnahme. Setiap wargar negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan 8211 Rechtsstaatlichkeit. Kerannka hukum harus adil terutama hukum HAM 8211 Tranparency. Transparansiketerbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi - Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap pihak yang berkepentingan (Stakeholder) - Consensus-Orientierung. Gute Regierungsführung menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. 8211 Wirksamkeit und Wirksamkeit. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan sumber yang tersedia dengan baik 8211 Verantwortlichkeit. Pembuat keputusan, sektor, swasta, dan masyarakat, bertanggung, jawab, kepada, publik, dan, lembaga, Stakeholder 8211 Strategische Vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perpektif gute Regierungsführung dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan. Atas dasar uraian tersebut, maka ke tiga Domain yaitu negarapemerintah, dunia usahaswasta dan masyarakat Harus menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga Domain ini merupakan sebuah sistem Yang Saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Tata pemerintahan yang baik (gute Regierungsführung) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Un............................................................... Tanpa Kesepakatan Yang Dilahirkan Dari Dialog, Kesejahteraan Tidak Akan tercapai Karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. T erdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan von pemerintah bahwa masyarakat von dapat von menilai von memilih, von bahkan von meminta jasa von layanan von yang lebih von baik. Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan terjadi pergeseran peran stakeholder termasuk peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Fungsi peran Yang Telah ditetapkan Perlu selalu dikaji ULANG (review), Agar fungsi peran dan peranan Yang dilaksanakan memberikan konstribusi Yang Lebih berarti bagi Interessengruppen gelegen maupun Pada proses Pembangunan sesuai dengan amanat Yang tersurat dan tersirat dalam prinsip-prinsip gute Regierungsführung. Studi tentang pelaksanaan gute Regierungsdiener von Kiagua, Kandschi, Kandidaten, Kandidaten, Kandidaten, Kandidaten und Kandidaten. Menurut Erna Witular (2005), bahwa salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah terdapatnya pengaturan perilakuperanan yang dapat diterima sektor publik, schweiz, dan masyarakat, yaitu. - Pengaturan von Dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislative dan yudikatif. - Sektor Swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur Perusahaan kecil, besar, Koperasi, multinasionalnasional - Masyarakat madani mengatur Kelompok-Kelompok Yang berbeda seperti Agama, Kelompok Olahraga, Kesenian dan gelegen-gelegen Proses Pembangunan Yang bertumpu Pada peningkatan layanan Publik dan kesejahteraan masyarakat Akan tercapai apabila subyek als objek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat saling bekerjasama dengan acuanpedoman, persepsi als Indikator kemajuan pembangunan yang disepakati (konsensus) bersama. Konsep gute Regierungsführung melalui prinsip-prinsipnya Harus dirancang Agar seluruh OBJEK dan subjek Pembangunan terlibat Secara langsung dalam proses Pembangunan sesuai dengan peran dan peranannya, sehingga upaya peningkatan layanan Publik dan kesejahteraan masyarakat Akan Lebih optimal. Tata Pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara einzeln, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Dalam hal ini semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Hal ini dapat Dilakukan Melalui Dialog Agar Pelaku Memahi Perbedaan di Antara Mereka. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa masyarakat dapat terlibat dalam tata pemerintahan Yang baik dengan - Mengawasi sektor publikpemerintah dan sektor Swasta serta memberikan masukan-masukan Yang konstruktif, - Terlibat dalam proses Pembangunan Yang menyangkut dirinya sendiri dan masyarakat. Keterlibatan tersebut dapat melalui pembentukan paguyuban-paguyuban, LSM yang berberan aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu penerapan prinsip-prinsip gute Regierungsgewalt mempunyai manfaat yang signifikan untuk perbikanischen layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan Blog-Blog Yang Hadir di Internet Dapat Dijadikan Medien-Dialog efektif Antar Pilardomain Dalam gute Regierungsgewalt8230 Amin